Desa Baktiseraga

I. DASAR HUKUM

1. UU No. 6 Tahun 2014 (Pasal 26-27)

2. PP No. 43 Tahun 2014 (Pasal 34-36)

3. Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Desa

II. TUGAS PEMERINTAH DESA

Pemerintah Desa memiliki 6 tugas utama:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa

   • Melaksanakan urusan administrasi pemerintahan (e.g., penerbitan surat keterangan, administrasi kependudukan).

   • Menetapkan Peraturan Desa (Perdes) bersama BPD.

2. Melaksanakan Pembangunan Desa

   • Merencanakan dan mengawasi pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi).

   • Mengelola program pemberdayaan masyarakat (e.g., pelatihan UMKM, pertanian).

3. Pembinaan Kemasyarakatan

   • Menjaga ketertiban dan kerukunan warga (e.g., mediasi konflik, pembinaan karang taruna).

   • Memfasilitasi kegiatan sosial (posyandu, poskamling).

4. Pemberdayaan Masyarakat

   • Mendorong partisipasi warga dalam musyawarah desa (Musdes).

   • Mengembangkan lembaga adat dan ekonomi desa (e.g., BUMDes).

5. Mengelola Keuangan dan Aset Desa

   • Menyusun APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

   • Menginventarisasi aset desa (tanah, bangunan, alat).

6. Pelayanan Publik

   • Memberikan layanan dasar (e.g., kesehatan, pendidikan, sanitasi).

   • Menjalankan program bantuan sosial (e.g., BLT Desa, bansos tunai).

III. FUNGSI PEMERINTAH DESA

Berikut 5 fungsi utama beserta penjabarannya:

1. Fungsi Regulasi

• Membuat Perdes (contoh: Perdes tentang Retribusi Pasar Desa).

• Menetapkan kebijakan operasional (e.g., jam operasional layanan kantor desa).

2. Fungsi Pelaksanaan

• Menjalankan program pembangunan (e.g., proyek fisik, pelatihan keterampilan).

• Distribusi bansos sesuai ketentuan pusat.

3. Fungsi Pembinaan

• Membina lembaga desa (BPD, LPMD, PKK, Karang Taruna).

• Sosialisasi peraturan (e.g., larangan buang sampah sembarangan).

4. Fungsi Pengawasan

• Memantau penggunaan dana desa (cek fisik proyek, audit keuangan).

• Mengawasi kinerja perangkat desa.

5. Fungsi Koordinasi

• Menjalin kerja sama dengan:

  • Pemerintah Daerah (kecamatan/kabupaten).

  • Kerja sama antar Desa

  • Swasta/CSR (e.g., pembangunan MCK oleh perusahaan).

  • Lembaga Non-Pemerintah (NGO, universitas).

IV. STRUKTUR ORGANISASI & TUGAS PERANGKAT DESA

*(Permendagri No. 84/2015)*

V. CONTOH KEGIATAN OPERASIONAL

1. Bidang Pemerintahan:

   • Penerbitan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) untuk warga.

   • Pendataan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

2. Bidang Pembangunan:

   • Pembangunan jalan usaha tani dengan dana desa.

   • Pelatihan pengolahan hasil pertanian untuk ibu-ibu PKK.

3. Bidang Pelayanan:

   • Layanan posyandu bulanan untuk balita dan lansia.

   • Bantuan Sosial untuk keluarga prasejahtera.

VI. AKUNTABILITAS & PELAPORAN

• Wajib menyampaikan laporan:

  • LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Kepala Desa kepada BPD.

  • Laporan Keuangan setiap triwulan ke Pemda Kabupaten.

• Transparansi:

  • Informasi APBDes dan proyek fisik dipajang di papan pengumuman desa.

VII. SANKSI

• Jika melalaikan tugas, Kepala Desa bisa diberhentikan melalui musyawarah desa atau putusan pengadilan.

• Penyalahgunaan dana desa dikenai sanksi pidana (Pasal 39 UU Desa).